PERLINDUNGAN HUKUM MENGHADAPI KEKERASAN FISIK DAN VERBAL DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PETUGAS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MUHAMMAD SANI TAHUN 2026

ABSTRAK Kekerasan fisik dan verbal terhadap tenaga kesehatan adalah masalah serius yang terjadi secara global maupun di Indonesia, yang menurunkan kualitas pelayanan serta membahayakan kesehatan mental dan keselamatan petugas. Di RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun, kasus kekerasan meningkat dari 8 kasus (2024) menjadi 10 kasus (2025), namun belum ada penanganan menyeluruh maupun kebijakan perlindungan khusus. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum, hambatan, serta upaya yang diperlukan bagi tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif; data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam kepada kepala bidang umum, tenaga kesehatan, kepala instalasi PLIP, serta pasien, lalu dianalisis secara induktif berlandaskan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 273) dan peraturan terkait. Hasil menunjukkan pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal: belum tersedia perencanaan, pedoman, maupun tim khusus; pengetahuan petugas terbatas; serta lemahnya sarana edukasi, pedoman pelaporan, dan penegakan aturan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, disarankan RSUD segera membentuk tim khusus, menyusun peraturan dan SPO internal, menyelenggarakan edukasi berkelanjutan, serta menetapkan mekanisme penanganan insiden yang terpadu.

ABSTRACT Physical and verbal violence against healthcare workers is a serious concern globally and in Indonesia, diminishing service quality and endangering the mental health and safety of personnel. At RSUD Muhammad Sani in Karimun Regency, recorded cases rose from 8 in 2024 to 10 in 2025, yet neither comprehensive measures nor dedicated protection policies exist.This study evaluates the implementation of legal protection, existing barriers, and necessary improvements for healthcare workers facing violence. A descriptive-qualitative method was employed; data were gathered through literature review and in-depth interviews with the Head of General Affairs Division, healthcare workers, Head of PLIP Installation, and patients, then analyzed inductively based on Law No. 17 of 2023 on Health (Article 273) and other relevant regulations.The findings reveal that legal protection implementation remains suboptimal: there is still no dedicated planning, guidelines, or task force; personnel knowledge is limited; and insufficient educational resources, unclear reporting procedures, and weak enforcement constitute the main obstacles. Accordingly, RSUD Muhammad Sani is advised to promptly form a dedicated task force, issue internal regulations and Standard Operating Procedures (SOPs), provide continuous education, and establish an integrated incident-handling mechanism.